untuk semuanya |
salam,
indonesia.... entah bagaimana nasibnya ke depan...
negara dengan kekayaan alam yang sangat besar ini
namun merupakan negara dengan persoalan kemiskinan yang terus tak terselesaikan
kekayaan yang dimiliki tidak bisa mensejahtrakan rakyatnya...
simak kajian Fuad Bawazir dibawah ini
negara dengan kekayaan alam yang sangat besar ini
namun merupakan negara dengan persoalan kemiskinan yang terus tak terselesaikan
kekayaan yang dimiliki tidak bisa mensejahtrakan rakyatnya...
simak kajian Fuad Bawazir dibawah ini
| Koran » Opini |
Senin, 16 April 2007
Super Miskin
artikel dari republika online
Rumah tangga super miskin ini dari waktu ke waktu mengalami kelaparan kronis, tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan yang paling murah sekalipun, tidak mempunyai akses air bersih dan sanitasi, juga tidak punya rumah atau tempat tinggal yang layak. Mereka juga tidak, tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya, serta tidak mampu beli pakaian atau sepatu baru. Rumah tangga super miskin rentan segalanya dan karena itu sering dikatakan kemiskinan yang membunuh. Kemiskinan (moderat) didefinisikan sebagai mereka yang berpenghasilan kurang dari 2 dolar AS per hari, tetapi sudah diatas 1 dolar AS per hari. Sedangkan kemiskinan relatif adalah mereka yang pendapatannya di bawah angka rata-rata.
Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk super miskin di dunia sekitar 1,1 miliar, menurun dari sebelumnya (1981) yang berjumlah 1,5 miliar. Sedangkan dari data resmi pemerintah, penduduk super miskin Indonesia sekurang-kurangnya berjumlah 39 juta orang atau 17,75 persen, yaitu mereka yang berpendapatan per kapita Rp 5.095 per hari atau 0,55 dolar AS (dengan kurs 1 dolar AS sama dengan Rp 9.200).
Apabila pendapatan per kapita per hari dinaikkan menjadi Rp 5.300 (0,57 dolar AS), jumlah penduduk super miskin Indonesia menjadi 45,9 juta atau 20,6 persen. Saya tidak tahu persis berapa jumlah penduduk super miskin Indonesia bila digunakan angka pendapatan 0,99 dolar AS atau kurang dari 1 dolar AS, tetapi yang jelas bila digunakan definisi pendapatan kurang dari 2 dolar AS per hari, jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 109 juta atau 50 persennya.
Catatan kegagalan
Bertolak belakang dengan janji pemerintah maupun tren penurunan penduduk miskin di tingkat dunia, nyatanya pembangunan telah mengakibatkan jumlah penduduk super miskin dan miskin di Indonesia cenderung naik. Sementara itu, APBN dan utang kita selama 40 tahun terakhir terus meningkat, kekayaan alam kita terus menurun karena dikuras, hasil tambang kita disedot asing, kekayaan laut dicuri nelayan asing hingga nelayan kita menderita. Tak ketinggalan, lingkungan alam pun rusak parah karena penjarahan pasir, makin banyak rakyat yang kelaparan dan makan nasi aking, serta hampir semua indeks sosial kehidupan kita merosot. Bahkan, dalam hal kematian karena flu burung pun Indonesia berada di urutan pertama, sama seperti banyaknya kematian karena kecelakaan transportasi. Belum lagi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir karena ulah usil manusia yang konon sejalan dengan laju pembangunan yang direstui pemerintah.
Benarkah kebijakan pembangunan ekonomi kita itu merupakan produk konspirasi asing dengan elite nasional kaki tangannya di Indonesia? Jadi untuk apa dan siapa sebenarnya kita membangun selama ini? Untuk elite asing dan elite nasional atau untuk rakyat? Yang jelas pembangunan belum dinikmati sebagian besar rakyat Indonesia. Artinya, kebijakan pembangunan ekonomi kita jelas telah salah jalan karena bukan saja menambah jumlah penduduk miskin dan super miskin, tetapi juga telah memiskinkan bumi dan alam Indonesia. Lihat dari Aceh sampai Papua, baik rakyatnya yang masih tetap miskin maupun alamnya yang semakin rusak akibat pembangunan yang salah jalan.
Ironisnya lagi, pembangunan yang tidak berkeadilan ini juga melebarkan jurang kekayaan dan penghasilan penduduk di Indonesia. Jurang yang melebar antara the have and the have not ini dapat kita lihat secara kasat mata dalam kehidupan nyata sehari-hari maupun yang tidak kasat mata seperti indikasi di perbankan dan pasar modal. Dari uang masyarakat yang disimpan di perbankan Rp 1.287 triliun, sebanyak 80 persennya atau Rp 1.029 triliun dipunyai 1,5 persen nasabah. Atau dari nilai kapitalisasi pasar modal yang Rp 1.246 triliun, 70 persennya dipunyai orang asing dan hanya 30 persen milik nasional, dan inipun layak diduga bukan milik rakyat kecil tetapi kemungkinan besar elite ekonomi yang sama dengan pemilik dana di perbankan yang Rp 1.029 triliun itu. Artinya pembangunan ekonomi memang gagal baik dari segi kesejahteraan rakyat, kelestarian alam, kemandirian bangsa maupun asas keadilan/pemerataan. Lebih jauh lagi, bahkan menempatkan Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara lain yang semula setara.
Rezim ekonomi yang berkuasa sekarang ini sebenarnya telah 40 tahun berkuasa dan hasilnya adalah peningkatan kemiskinan rakyat dan kerusakan alam Indonesia, serta penambahan saldo utang luar negeri. Padahal kita tahu tidak ada satu negarapun di dunia yang terbebas dari kemiskinan karena utang luar negeri. Yang terjadi justru sebaliknya. Kalau berani jujur, Indonesia justru telah lama diperkosa untuk menyelamatkan lembaga internasional seperti Bank Dunia dengan tetap setia menjadi nasabahnya. Dengan kata lain, Indonesia yang miskin telah lama mensubsidi Bank Dunia.
Pentingnya efisiensi
Tampaknya ini adalah sebuah konspirasi yang telah lama berlangsung sebagai bagian dari strategi global Washington DC untuk mengendalikan Indonesia baik secara ekonomi maupun politik. Untuk itu, rezim ekonomi pemerintah melanggengkan defisit APBN dan praktik utang luar negeri jalan terus sebagai pintu masuk intervensi asing ke Indonesia baik di bidang ekonomi maupun politik. Padahal utang luar negeri tadi sebenarnya bisa dihindari dengan melakukan efisiensi anggaran seperti menghapuskan pos anggaran laptop untuk anggota DPR dan masih amat banyak lagi pos anggaran bodong, fiktif, mengada-ada, mark up dan lain-lain. Pos seperti ini bisa ditertibkan dan hasilnya diyakini cukup untuk meniadakan utang luar negeri baru/tahunan.
Penulis sudah berkali-kali menyarankan perlunya segera mengefisienkan anggaran (APBN) yang korup guna menghilangkan atau menekan defisit, thus menghentikan utang luar negeri, agar kita bisa benar-benar independen. Saran ini bukannya sulit dilaksanakan, tetapi seperti bisik-bisik petinggi ekonomi orang dalam "Ah, Bapak seperti tidak tahu saja, majikannya di sono maunya tetap begitu, mana berani bosku melawan". Begitulah semakin lama kita semakin "tidak bebas, tidak aktif".
Kalau untuk urusan APBN dan utang luar negeri yang relatif mudah saja pemerintah SBY tidak berani berubah, apalagi mengubah kebijakan pertambangan nasional seperti disarankan PM Norwegia, Jens Stoltenberg, agar negara lebih mengontrol migas, dan memanfaatkan kekayaan alamnya untuk kemakmuran rakyat. Kontrol ini bukan nasionalisasi, tetapi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan dan menghentikan proses pemiskinan kronis. Tanpa perubahan policy yang signifikan, berani dan sungguh-sungguh, sulit kita mengharapkan perbaikan nasib rakyat dan proses pemiskinan di Indonesia tampaknya akan terus berlanjut.
- Aroma konspirasi tingkat dunia, masih terlihat dominan dalam proses pembangunan bangsa.
- Utang luar negeri adalah salah satu bukti adanya konspirasi itu.
- Dengan pengetatan anggaran yang disiplin, utang luar negeri sebenarnya bisa terusditekan.
Super Miskin
artikel dari republika online
Fuad Bawazier
Ketua Umum KAHMI, Ketua Partai Hanura
Bank Dunia membagi kemiskinan ke dalam tiga jenis, kemiskinan absolut, kemiskinan moderat, dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut atau super miskin adalah mereka yang berpendapatan per kapita kurang dari 1 dolar AS per hari, yang berarti rumah tangga mereka tidak mampu memenuhi basic need-nya untuk bertahan. Rumah tangga super miskin ini dari waktu ke waktu mengalami kelaparan kronis, tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan yang paling murah sekalipun, tidak mempunyai akses air bersih dan sanitasi, juga tidak punya rumah atau tempat tinggal yang layak. Mereka juga tidak, tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya, serta tidak mampu beli pakaian atau sepatu baru. Rumah tangga super miskin rentan segalanya dan karena itu sering dikatakan kemiskinan yang membunuh. Kemiskinan (moderat) didefinisikan sebagai mereka yang berpenghasilan kurang dari 2 dolar AS per hari, tetapi sudah diatas 1 dolar AS per hari. Sedangkan kemiskinan relatif adalah mereka yang pendapatannya di bawah angka rata-rata.
Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk super miskin di dunia sekitar 1,1 miliar, menurun dari sebelumnya (1981) yang berjumlah 1,5 miliar. Sedangkan dari data resmi pemerintah, penduduk super miskin Indonesia sekurang-kurangnya berjumlah 39 juta orang atau 17,75 persen, yaitu mereka yang berpendapatan per kapita Rp 5.095 per hari atau 0,55 dolar AS (dengan kurs 1 dolar AS sama dengan Rp 9.200).
Apabila pendapatan per kapita per hari dinaikkan menjadi Rp 5.300 (0,57 dolar AS), jumlah penduduk super miskin Indonesia menjadi 45,9 juta atau 20,6 persen. Saya tidak tahu persis berapa jumlah penduduk super miskin Indonesia bila digunakan angka pendapatan 0,99 dolar AS atau kurang dari 1 dolar AS, tetapi yang jelas bila digunakan definisi pendapatan kurang dari 2 dolar AS per hari, jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 109 juta atau 50 persennya.
Catatan kegagalan
Bertolak belakang dengan janji pemerintah maupun tren penurunan penduduk miskin di tingkat dunia, nyatanya pembangunan telah mengakibatkan jumlah penduduk super miskin dan miskin di Indonesia cenderung naik. Sementara itu, APBN dan utang kita selama 40 tahun terakhir terus meningkat, kekayaan alam kita terus menurun karena dikuras, hasil tambang kita disedot asing, kekayaan laut dicuri nelayan asing hingga nelayan kita menderita. Tak ketinggalan, lingkungan alam pun rusak parah karena penjarahan pasir, makin banyak rakyat yang kelaparan dan makan nasi aking, serta hampir semua indeks sosial kehidupan kita merosot. Bahkan, dalam hal kematian karena flu burung pun Indonesia berada di urutan pertama, sama seperti banyaknya kematian karena kecelakaan transportasi. Belum lagi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir karena ulah usil manusia yang konon sejalan dengan laju pembangunan yang direstui pemerintah.
Benarkah kebijakan pembangunan ekonomi kita itu merupakan produk konspirasi asing dengan elite nasional kaki tangannya di Indonesia? Jadi untuk apa dan siapa sebenarnya kita membangun selama ini? Untuk elite asing dan elite nasional atau untuk rakyat? Yang jelas pembangunan belum dinikmati sebagian besar rakyat Indonesia. Artinya, kebijakan pembangunan ekonomi kita jelas telah salah jalan karena bukan saja menambah jumlah penduduk miskin dan super miskin, tetapi juga telah memiskinkan bumi dan alam Indonesia. Lihat dari Aceh sampai Papua, baik rakyatnya yang masih tetap miskin maupun alamnya yang semakin rusak akibat pembangunan yang salah jalan.
Ironisnya lagi, pembangunan yang tidak berkeadilan ini juga melebarkan jurang kekayaan dan penghasilan penduduk di Indonesia. Jurang yang melebar antara the have and the have not ini dapat kita lihat secara kasat mata dalam kehidupan nyata sehari-hari maupun yang tidak kasat mata seperti indikasi di perbankan dan pasar modal. Dari uang masyarakat yang disimpan di perbankan Rp 1.287 triliun, sebanyak 80 persennya atau Rp 1.029 triliun dipunyai 1,5 persen nasabah. Atau dari nilai kapitalisasi pasar modal yang Rp 1.246 triliun, 70 persennya dipunyai orang asing dan hanya 30 persen milik nasional, dan inipun layak diduga bukan milik rakyat kecil tetapi kemungkinan besar elite ekonomi yang sama dengan pemilik dana di perbankan yang Rp 1.029 triliun itu. Artinya pembangunan ekonomi memang gagal baik dari segi kesejahteraan rakyat, kelestarian alam, kemandirian bangsa maupun asas keadilan/pemerataan. Lebih jauh lagi, bahkan menempatkan Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara lain yang semula setara.
Rezim ekonomi yang berkuasa sekarang ini sebenarnya telah 40 tahun berkuasa dan hasilnya adalah peningkatan kemiskinan rakyat dan kerusakan alam Indonesia, serta penambahan saldo utang luar negeri. Padahal kita tahu tidak ada satu negarapun di dunia yang terbebas dari kemiskinan karena utang luar negeri. Yang terjadi justru sebaliknya. Kalau berani jujur, Indonesia justru telah lama diperkosa untuk menyelamatkan lembaga internasional seperti Bank Dunia dengan tetap setia menjadi nasabahnya. Dengan kata lain, Indonesia yang miskin telah lama mensubsidi Bank Dunia.
Pentingnya efisiensi
Tampaknya ini adalah sebuah konspirasi yang telah lama berlangsung sebagai bagian dari strategi global Washington DC untuk mengendalikan Indonesia baik secara ekonomi maupun politik. Untuk itu, rezim ekonomi pemerintah melanggengkan defisit APBN dan praktik utang luar negeri jalan terus sebagai pintu masuk intervensi asing ke Indonesia baik di bidang ekonomi maupun politik. Padahal utang luar negeri tadi sebenarnya bisa dihindari dengan melakukan efisiensi anggaran seperti menghapuskan pos anggaran laptop untuk anggota DPR dan masih amat banyak lagi pos anggaran bodong, fiktif, mengada-ada, mark up dan lain-lain. Pos seperti ini bisa ditertibkan dan hasilnya diyakini cukup untuk meniadakan utang luar negeri baru/tahunan.
Penulis sudah berkali-kali menyarankan perlunya segera mengefisienkan anggaran (APBN) yang korup guna menghilangkan atau menekan defisit, thus menghentikan utang luar negeri, agar kita bisa benar-benar independen. Saran ini bukannya sulit dilaksanakan, tetapi seperti bisik-bisik petinggi ekonomi orang dalam "Ah, Bapak seperti tidak tahu saja, majikannya di sono maunya tetap begitu, mana berani bosku melawan". Begitulah semakin lama kita semakin "tidak bebas, tidak aktif".
Kalau untuk urusan APBN dan utang luar negeri yang relatif mudah saja pemerintah SBY tidak berani berubah, apalagi mengubah kebijakan pertambangan nasional seperti disarankan PM Norwegia, Jens Stoltenberg, agar negara lebih mengontrol migas, dan memanfaatkan kekayaan alamnya untuk kemakmuran rakyat. Kontrol ini bukan nasionalisasi, tetapi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan dan menghentikan proses pemiskinan kronis. Tanpa perubahan policy yang signifikan, berani dan sungguh-sungguh, sulit kita mengharapkan perbaikan nasib rakyat dan proses pemiskinan di Indonesia tampaknya akan terus berlanjut.
Ikhtisar
- Kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah belum berhasil menekan laju pertumbuhan jumlah orang miskin.- Aroma konspirasi tingkat dunia, masih terlihat dominan dalam proses pembangunan bangsa.
- Utang luar negeri adalah salah satu bukti adanya konspirasi itu.
- Dengan pengetatan anggaran yang disiplin, utang luar negeri sebenarnya bisa terusditekan.
0 comments:
Post a Comment